Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Indeks Berita

HRD: Igatkan Aparatur Desa Cermati Peraturan Mentri, Program SDGs

Selasa, 20 April 2021 | April 20, 2021 WIB | 0 Views Last Updated 2021-04-20T16:49:03Z
Angota DPR RI komisi V FPKB Dapil Aceh dua, HRD Selasa 20/04/2021


Mitrainfo.com–Aceh, Anggota DPR RI komisi V Fraksi PKB Dapil Aceh dua, H. Ruslan M. Daud SE, igatkan pemerintah desa, cermati dan pahami Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDTT) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Dimana Peraturan Mentri desa, pembangunan desa atau padat karya diarahkan untuk program dan kegiatan percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan di desa.

Perihal tersebut disampaikan Ruslan di hadapan para aparat pemerintahan desa se-Kabupaten Bireuen,Propinsi Aceh, dalam acara Bimbingan Teknis Nasional tentang optimalisasi dan skala prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 terkait pengelolaan keuangan desa dan aset desa berbasis aplikasi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes), yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, baru-baru ini.

“Pada BAB II Pasal 5 Ayat 2 Permendes PDTT 13 Tahun 2020, pembangunan desa diarahkan untuk program dan kegiatan percepatan pencapaian SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan desa melalui tiga hal. Yaitu, pemulihan ekonomi nasional sesuai kebijakan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, adaptasi kebiasaan baru desa,” urai Ruslan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/4/2021).

Politisi Fraksi PKB itu menyampaikan, sangat penting bagi aparat pemerintahan desa memahami secara utuh terhadap semua aturan pelaksana yang ditetapkan pusat.

“Ini penting saya sampaikan karena terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungungjawaban keuangan negara harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” imbuh Ruslan.

Sebagai Anggota DPR RI yang dipercaya menjadi penyambung lidah rakyat, Ruslan berjanji akan berperan aktif dalam melakukan pengawalan terhadap pemanfaatan Dana Desa agar betul-betul terealisasi untuk kepentingan masyarakat desa.

“Di sini saya sebagai anggota Komisi V DPR RI juga harus berperan aktif dalam mengawal guna memastikan Dana Desa tersebut digunakan sesuai dengan perencaan, yang tentunya untuk kepentingan pembangunan masyarakat desa,” tegas politisi PKB dapil Aceh II HRD.(wardi)
×
Berita Terbaru Update